ANGGOTA DPR RI PARYONO LAKUKAN MONEV PASTIKAN BANSOS SEGERA TERSALURKAN

SRAGEN - Anggota Komisi VIII DPR Republik Indonesia, Paryono, melakukan monitoring dan evaluasi program bantuan sosial, serta kegiatan disitribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sekaligus pencairan program sembako dalam bentuk tunai di Kabupaten Sragen.

Hal itu dilakukan untuk memastikan program BPNT dan TKSK di Kabupaten Sragen sudah sesuai dengan target sasaran.

"Saat ini seluruh Komisi VIII DPR RI mendapat tugas melakukan pengawasan evaluasi pembagian BPNT di wilayah Dapilnya. Hasilnya, segala kendala yang pernah muncul termasuk soal data penerima, sudah terkoordinasi dengan baik," terang Paryono dihadapan perwakilan keluarga penerima manfaat (KPM), di Gedung Lansia Sragen, Senin (31/1/2022).

Pada kesempatan itu, Paryono mengapresiasi kinerja Pemkab Sragen khususnya Dinas Sosial (Dinsos) yang sudah bersinergi baik dengan perbankan. Semua KPM didatangkan dan mendapatkan KKS lalu bisa langsung dicairkan lewat e-warong. Paryono berharap banyaknya bansos yang belum tersalurkan di Sragen bisa selesai secepatnya.

Pihaknya mengaku jika ia dan seluruh anggota Komisi VIII bersama Kementerian Sosial terus berupaya turun ke daerah untuk mengawal sekaligus mengawasi penyaluran bantuan kepada masyarakat agar tepat sasaran.

"Di Sragen total ada 61 ribu KPM, 2.500 KPM diantaranya sempat tertunda pencairannya. Dari persoalan itu, maka kita evaluasi penyebab kemacetan itu apakah di bank nya atau tertahan dimana. Maka perlu dilakukan evaluasi dari Dinsos, TKSK maupun pihak bank," tutur Paryono

"Bantuan sosial ini sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mencukupi kebutuhan warga yang kurang mampu serta menggerakkan ekonomi nasional," lanjutnya.

Sementara Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Sragen, Finuril Hidayati, menambahkan penyaluran bansos bagi warga yang terdampak PPKM Covid-19 memang baru 49,71%.

"Untuk data kami valid. Kami sudah menyandingkan data dari Kementerian Sosial dengan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga ketemu adanya TNI, Polri, ASN, pegawai BUMN, meninggal dunia, dan pindah domisili itu bisa diketahui dan langsung disisihkan. Itu upaya screening data yang dilakukan Dinsos," ujarnya.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sragen, Suroto menyampaikan jika Pemkab Sragen Sragen telah melakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan.

Diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Program Sembako, Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE), Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-PK) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Segala upaya telah kita lakukan dalam rangka optimalisasi penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Sragen. Semoga bantuan sosial yang tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu dapat bermanfaat dan barokah bagi para keluarga penerima manfaat dan menjadi amal ibadah kita semua sebagai pelayan masyarakat," harap Wabup.

 

Reporter : Miyos_Diskominfo

Editor : Yuli_Diskominfo